Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta menyoroti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang dianggap memberatkan nelayan kecil. Ketua DPW Gerbang Tani Jakarta, Tri Waluyo, mengungkapkan kekhawatiran bahwa penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal di bawah 30 Gross Ton sangat membebani nelayan. Hal ini tidak hanya membuat nelayan menghadapi denda dan sanksi, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan psikologis yang signifikan. Nelayan merasa bahwa aturan tersebut menghambat upaya mereka mencari nafkah sebagai sumber kehidupan. Nelayan Najirin juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kewajiban penggunaan VMS yang mengharuskan mereka membayar biaya yang cukup besar setiap tahunnya. Dalam upaya menyuarakan aspirasi mereka, nelayan telah menggelar aksi di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, sebagai bentuk protes terhadap regulasi yang dinilai memberatkan. Gerbang Tani Jakarta telah mengajukan keluhan nelayan Muara Angke kepada DPR RI dan berharap agar presiden secara langsung mendengar aspirasi mereka. Seiring dengan upaya tersebut, nelayan dari berbagai wilayah Indonesia bersiap untuk turun ke jalan jika tidak ada perubahan yang memadai terkait evaluasi regulasi yang diterapkan.
Evaluasi Regulasi Nelayan: Permintaan Gerbang Tani
RELATED ARTICLES
