Indonesia menyiapkan kerangka Manajemen Perdagangan Strategis (Strategic Trade Management/STM) untuk mengawasi peredaran barang dan teknologi dwiguna, seiring upaya memperbesar peran di industri semikonduktor, kecerdasan artifisial, pusat data, kedirgantaraan, dan teknologi energi.
Kerangka tersebut diperlukan untuk memastikan barang yang dapat digunakan bagi kepentingan sipil maupun militer tidak dialihkan kepada pengguna yang tidak berwenang. Pemerintah perlu mengetahui siapa pengguna akhir suatu barang, tujuan pemanfaatannya, serta potensi risiko pengalihan dalam setiap transaksi.
Perdagangan teknologi dan tuntutan kepercayaan
Kebutuhan pengawasan semakin relevan karena perdagangan produk elektronik Indonesia terus meningkat. Ekspor perangkat semikonduktor dan sirkuit terpadu elektronik tercatat sekitar 4,1 miliar dolar AS pada 2025, naik dari 1,5 miliar dolar AS pada 2024. Angka tersebut menunjukkan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan teknologi, meski belum menggambarkan nilai barang yang secara khusus masuk daftar pengendalian.
Perdagangan teknologi strategis tidak cukup diawasi melalui kepatuhan terhadap tarif, standar, dan prosedur kepabeanan. STM memerlukan klasifikasi barang, pemeriksaan berbasis risiko, verifikasi pengguna akhir, perizinan, serta penegakan aturan yang konsisten. Kejelasan prosedur juga penting bagi perusahaan yang menggabungkan komponen dari berbagai negara dalam satu proses produksi.
Komitmen menerapkan STM tercantum dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Penerapan kerangka tersebut juga berkaitan dengan komitmen Indonesia menjalankan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1540 untuk mencegah aktor non-negara memperoleh senjata pemusnah massal.
Amerika Serikat mendorong Indonesia menjadi contoh pengembangan STM bagi negara-negara ASEAN. Di tingkat kawasan, Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 menempatkan deklarasi pemimpin ASEAN mengenai STM sebagai salah satu prioritas ekonomi. Keselarasan prosedur antarnegara dinilai penting bagi perusahaan yang memindahkan barang dan komponen melalui sejumlah yurisdiksi.
Penerapan bertahap dan berbasis risiko
Tantangan utama berada pada tahap pelaksanaan. Pengawasan yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan mengurangi kepercayaan mitra dagang. Namun, prosedur yang berlapis serta tidak jelas juga berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan, memperpanjang transaksi, dan mengganggu industri yang bergantung pada komponen impor.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa penerapan STM akan dilakukan secara bertahap agar dunia usaha dan institusi terkait memiliki waktu untuk beradaptasi. Pemerintah juga mengarahkan penerapannya berbasis risiko, sehingga transaksi berisiko tinggi dapat menjalani pemeriksaan lebih mendalam, sementara transaksi berisiko rendah diproses secara lebih sederhana setelah memenuhi persyaratan.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan dalam forum Indonesia Strategic Trade Management Summit di Jakarta pada September bahwa pengembangan STM semakin relevan mengikuti perkembangan teknologi dan dibutuhkan untuk mendukung masuknya Indonesia ke industri berbasis teknologi tinggi.
Integrasi sistem dan kesiapan pengawas
Pelaku usaha membutuhkan informasi yang mudah diakses mengenai klasifikasi barang, dokumen, lembaga penerbit izin, tahapan, serta waktu penyelesaian. Kejelasan itu dapat didukung oleh Indonesia National Single Window (INSW), yang menghubungkan layanan pemerintah terkait ekspor, impor, dan logistik secara elektronik.
Pengembangan STM dan Indonesia Single Risk Management perlu diintegrasikan dengan sistem perdagangan nasional agar data perizinan, kepabeanan, dan pemeriksaan risiko dapat digunakan lintas lembaga. Platform digital saja tidak memadai jika kewenangan masih tumpang tindih atau pemeriksaan berulang akibat perbedaan persyaratan.
Pemerintah juga perlu memperjelas klasifikasi barang dwiguna, menyediakan mekanisme konsultasi, dan memperkuat kapasitas petugas. Pengawasan membutuhkan pemahaman teknis mengenai produk dan teknologi, sekaligus kemampuan menilai tujuan transaksi serta pihak yang terlibat. Kejelasan aturan, integrasi data, waktu layanan, dan kesiapan sumber daya manusia akan menentukan apakah STM dapat mengendalikan risiko tanpa menghambat perdagangan yang sah.
