Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp12,33 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 73,73 persen dari total pagu TKD tahun berjalan yang ditetapkan sebesar Rp16,73 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penyaluran tersebut memberi kepastian terhadap pembiayaan layanan publik dan pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa.
“Penyaluran TKD memberikan kepastian terhadap dukungan pembiayaan layanan publik dan pembangunan daerah, termasuk di tingkat desa,” ujar Rahmat di Pontianak, Jumat.
Realisasi tiap komponen TKD
Berdasarkan data OMSPAN TKD per 31 Agustus 2026, capaian penyaluran berasal dari sejumlah komponen dengan tingkat realisasi yang berbeda. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen dengan pagu terbesar, yakni Rp11,33 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp8,37 triliun telah disalurkan atau 73,89 persen.
Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pagu Rp716,96 miliar, dengan realisasi Rp480,80 miliar atau 67,06 persen. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp50,93 miliar dari pagu Rp179,88 miliar, atau 28,31 persen.
Penyaluran untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas mencapai Rp111,91 miliar. Nilai itu setara dengan 54,35 persen dari pagu sebesar Rp205,89 miliar.
Rahmat menyebut realisasi TKD menjadi salah satu pilar untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan hingga ke pelosok Kalimantan Barat.
Dana desa dan dukungan layanan dasar
Dana Desa tercatat memiliki realisasi 79,27 persen. Dari pagu Rp654,66 miliar, penyalurannya telah mencapai Rp518,98 miliar.
Rahmat menjelaskan, Dana Desa tahap I telah disalurkan kepada 2.044 desa. Adapun penyaluran tahap II telah diterima 1.210 desa.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, penyaluran DAK Fisik tahap I telah tuntas kepada seluruh pemerintah daerah yang memperoleh alokasi. Penyaluran tahap II kemudian dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan Mempawah.
Dukungan TKD juga diarahkan ke sektor pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disalurkan mencapai Rp1,27 triliun. Selain itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai Rp61,88 miliar, sedangkan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar.
“Capaian tersebut menunjukkan TKD tidak hanya berfungsi sebagai transfer fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan keberlanjutan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat,” kata Rahmat.
