Berdasarkan Laporan Terbaru: DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Dukung Kebijakan Pusat untuk Kelola Ekspor SDA
Kebijakan pemerintah pusat menugaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata laksana pengelolaan ekspor sumber daya alam mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah provinsi setempat.
DPRD Provinsi Jambi Siap Awal dan Kawal Kebijakan Ekspor SDA
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, menyatakan bahwa DPRD bersedia mengawal aspirasi daerah terkait kebijakan tersebut. Jika ada kekurangan atau aturan yang dinilai belum optimal, DPRD siap untuk mengawal dan memberikan masukan untuk pembenahan lebih lanjut.
Hafiz menegaskan bahwa dukungan ini dilakukan dengan tujuan baik, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sebuah acara.
Komitmen Penuh Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad, juga memberikan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor SDA yang diberikan ke PT DSI. Fuad menjelaskan bahwa setiap kebijakan baru skala nasional akan ditindaklanjuti di tingkat regional untuk memastikan implementasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah ini dianggap penting agar kegiatan ekspor di daerah dapat berjalan secara legal dan kondusif serta memberi dampak positif bagi ekosistem niaga secara keseluruhan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembentukan PT DSI dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem pasar modal domestik, meningkatkan disiplin pelaporan hasil ekspor, dan mencegah berbagai praktik yang merugikan pada sektor ekspor.
Di era ini, langkah-langkah tegas seperti ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam secara menyeluruh.
