Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menjelaskan alasan di balik pengangkatan sejumlah tokoh politik ke posisi strategis dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Salah satunya adalah Sahrin Hamid, mantan juru bicara Anies Baswedan, yang kini menjabat sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pramono menekankan bahwa pendekatan pertama dalam pengangkatan seseorang sebagai komisaris adalah mengenal individu tersebut serta menilai kredibilitasnya. Hal serupa juga terjadi ketika Pramono menunjuk Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya. Menurut Pramono, Prasetyo memiliki pengalaman dan kapasitas yang dibutuhkan dalam penyediaan air bersih di Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa hampir semua orang yang dia angkat memiliki kapasitas dan kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dipegang. Sejumlah nama lainnya juga ditunjuk sebagai jajaran komisaris berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham (KPPS), termasuk Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jakpro. Melalui akun Instagram pribadinya, Prasetyo menegaskan kesiapannya untuk memastikan target-target PAM Jaya tercapai dengan cepat. Dia juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi meningkatkan pelayanan kepada warga Jakarta.
PAM Jaya telah melakukan sejumlah inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada warga Jakarta, termasuk rencana kenaikan tarif air bersih pada tahun 2025. Selain itu, rencana untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) telah menarik minat sejumlah investor. Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih dan keberlanjutan PAM Jaya di masa depan.
