Permasalahan seputar perparkiran di Jakarta kembali mendapat sorotan dari Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina. Menurutnya, digitalisasi dan pembayaran nontunai harus diterapkan untuk memperbaiki sistem perparkiran yang ada di jalanan. Kendati isu ini mungkin terasa klise, namun hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tingkat pendapatan yang rendah dari sektor perparkiran di jalanan. Herlina menegaskan bahwa digitalisasi dan pembayaran nontunai harus menjadi hal yang wajib dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang mahal.
Dalam rapat Pansus Perparkiran, dinyatakan bahwa absennya sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menangani isu perparkiran. Herlina juga menyampaikan bahwa penyelesaian masalah perparkiran bukanlah hal yang ringan, namun akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga melaporkan adanya penurunan pendapatan dari terminal parkir elektronik (TPE) akibat kerusakan mesin yang menyebabkan pengurangan pendapatan dari Rp18 miliar menjadi Rp8,9 miliar.
Adji Kusambarto, selaku Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa masalah kerusakan mesin dan kesulitan dalam mendapatkan suku cadang dari luar negeri turut mempengaruhi penurunan pendapatan dari sektor perparkiran. Meskipun sebelumnya pendapatan dari TPE terus menanjak dari tahun 2016 hingga 2019, namun pandemi COVID-19 dan kerusakan mesin telah membawa dampak yang signifikan terhadap pendapatan parkir di Jakarta. Dengan adanya upaya digitalisasi dan pembayaran nontunai, diharapkan masalah perparkiran di Jakarta dapat terselesaikan dengan baik untuk meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat.
