Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, berharap kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, dengan harapan dapat mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta. Andri menekankan pentingnya kebijakan ini disasar dengan tepat agar dapat mencapai tujuan menekan angka kemacetan. Dia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan standarisasi yang baik dari awal hingga akhir, serta manajemen armada yang cermat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa persiapan layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah disiapkan. Golongan yang termasuk di dalamnya antara lain PNS, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP. Mereka nantinya dapat mendaftar melalui skema pendaftaran di bank. Koordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta juga dilakukan untuk mendukung akses mobilisasi warga Jakarta dan sekitarnya. Dengan penyusunan kebijakan transportasi publik ini, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta membantu menangani permasalahan kemacetan dan polusi di Jakarta.
