Puluhan nelayan dari Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Jakarta melakukan unjuk rasa di Dermaga T Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu. Mereka menolak aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal di setiap kapal mereka. Nelayan menuntut agar aturan yang membuat mereka memasang VMS di kapal dengan biaya besar dihapuskan, karena hal ini telah memberatkan mereka. Biaya pemasangan VMS mencapai Rp17 juta per unit, sementara pajak VMS dan administrasi juga menambah beban finansial para nelayan.
Nelayan yang tergabung dalam Gerbang Tani Jakarta menegaskan bahwa penggunaan VMS bukanlah untuk memudahkan mereka, namun malah menimbulkan masalah baru. Mereka mengalami kesulitan saat VMS rusak dan harus menunggu perbaikan, sehingga tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Selain itu, jika kapal nelayan berada di area yang dianggap melanggar dalam pemantauan VMS, maka dijatuhi sanksi berat. Hal ini telah membuat nelayan merasa terbebani dan bersikap menolak.
Ketua Gerbang Tani Jakarta, Tri Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak nelayan dan melakukan aksi protes jika aturan VMS tidak direvisi. Mereka berencana untuk melakukan protes di depan Istana agar pesan mereka sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi protes ini dilakukan dengan harapan aturan yang memberatkan nelayan segera diubah dan tidak lagi menyulitkan rakyat kecil.
