Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menghadapi pengenaan tarif timbal balik dari Amerika Serikat sebesar 32 persen. Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya Indonesia menjadi mandiri dalam sirkulasi ekonomi domestik agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. KSPSI juga menyarankan diplomasi ekonomi dengan mengunjungi otoritas di AS untuk meminta penundaan penerapan tarif tersebut dalam upaya melindungi perekonomian kedua negara.
Jumhur juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menggalang kerja sama dalam membuka pasar baru di negara-negara New Emerging Market seperti Afrika dan Amerika Latin, terutama untuk produk-produk dengan nilai ekspor yang signifikan ke AS. Mitigasi juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak potensial dari PHK massal, dengan memastikan proses PHK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, KSPSI menekankan perlunya pemerintah menunda revisi undang-undang yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Dalam sajian informasi yang tersedia, Sekjen KSPSI Arif Minardi juga menyoroti pentingnya tindakan preventif dalam menghadapi situasi tersebut. Semua langkah ini diambil dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan di tengah ketidakpastian yang sedang dihadapi, sebagai langkah antisipasi yang diharapkan mampu mengamankan kestabilan pasar dan keamanan tenaga kerja di Indonesia.
