Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan kesiapannya untuk bertemu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, guna membahas kebijakan tarif yang sedang berlangsung. Ishiba menegaskan bahwa Jepang tidak terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil dan berkomitmen untuk menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk menjaga hubungan dagang yang adil. Hal ini disampaikan Ishiba dalam rapat komite parlemen, di mana ia juga menyoroti kontribusi investasi Jepang dalam menciptakan lapangan kerja di AS.
Kekhawatiran muncul terkait kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Trump terhadap berbagai negara, termasuk Jepang. Langkah tersebut diyakini akan berdampak signifikan pada perekonomian Jepang yang sangat tergantung pada sektor ekspor. Ishiba pun berjanji akan berupaya keras untuk memastikan bahwa tarif yang diberlakukan oleh AS tidak berdampak buruk terhadap pembiayaan dan lapangan kerja di sektor usaha kecil Jepang.
Di tengah gejolak pasar keuangan, Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan pasar keuangan secara cermat. Indeks saham acuan Nikkei sempat mengalami penurunan signifikan, namun Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, meminta para investor untuk tetap tenang.
Trump sendiri tampak tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pasar saham global. Dia tetap kukuh dengan kebijakan tarif yang diterapkan, termasuk tarif 10 persen terhadap sejumlah negara mitra dagang AS. Jepang sendiri dikenakan tarif tambahan sehingga totalnya menjadi 24 persen. Kebijakan tarif agresif tersebut masih terus menjadi sorotan utama dalam hubungan perdagangan internasional.
Dalam konteks ini, Ishiba terus berupaya untuk mempertahankan hubungan dagang yang sehat antara Jepang dan AS. Meski belum ada perbincangan resmi melalui telepon antara Ishiba dan Trump, Jepang terus memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi dalam pasar keuangan global. Melalui langkah-langkah responsif yang sesuai, diharapkan kedua negara bisa menemukan titik temu yang saling menguntungkan dalam pembahasan kebijakan tarif internasional.
