Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Bank Indonesia (BI) untuk intensif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Misbakhun menekankan pentingnya langkah yang diambil oleh BI saat pasar kembali buka setelah libur lebaran untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tekanan koreksi negatif terhadap rupiah yang bisa berdampak pada inflasi negara di tengah pandemi COVID-19.
Selain itu, Misbakhun juga meramalkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Trump dapat memberikan tekanan pada ekspor Indonesia ke AS. Dia menyatakan kekhawatiran terhadap dampak dari tarif baru tersebut pada industri padat karya Indonesia seperti tekstil, garmen, hingga peralatan elektronik. Misbakhun menilai bahwa untuk tetap bersaing di pasar AS yang menghadapi tarif tambahan, produk-produk Indonesia harus semakin efisien dalam biaya produksi.
Dampak dari kebijakan tarif AS juga diprediksi akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan, yang berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Hal ini juga dapat berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara serta target penerimaan negara dalam APBN 2025. Pemerintah Indonesia perlu menghitung ulang target penerimaan negara untuk mengantisipasi efek dari kebijakan tarif AS tersebut.
Presiden Trump mencabut kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang diberlakukan pada tanggal 5 April 2025. Hal ini mengakibatkan impor dari Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS, mulai tanggal 9 April 2025. Upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan antisipasi terhadap dampak kebijakan tarif AS menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
