Gratifikasi tidak hanya berupa uang yang diberikan kepada pejabat untuk memperlancar urusan. Dalam hukum Indonesia, istilah ini mencakup berbagai bentuk pemberian, mulai dari barang, potongan harga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, hingga pinjaman tanpa bunga. Persoalan hukum muncul ketika pemberian diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara, berkaitan dengan jabatannya, serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
Gratifikasi dan bentuk pemberiannya
Penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Pemberian itu dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik, baik di dalam maupun luar negeri.
Beberapa bentuk yang perlu diwaspadai antara lain uang tunai atau transfer setelah layanan publik selesai, telepon seluler, laptop, jam tangan, tas, perhiasan, kendaraan, parsel, serta hadiah hari raya. Pemberian tersebut berisiko menjadi gratifikasi apabila berasal dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap tugas penerima. Misalnya, perusahaan peserta tender memberikan telepon seluler kepada pejabat yang berwenang menentukan pemenang pengadaan.
Diskon khusus yang tidak berlaku bagi masyarakat umum, komisi, dan keuntungan finansial lainnya juga dapat termasuk gratifikasi. Hal serupa berlaku untuk tiket pesawat, biaya hotel, perjalanan wisata, atau fasilitas liburan bagi pejabat dan keluarganya. Pinjaman tanpa bunga maupun kredit dengan persyaratan istimewa juga patut dicermati jika diberikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan atau keputusan pejabat.
Hadiah dalam acara pernikahan, kelahiran, khitanan, atau perayaan keluarga tidak otomatis terbebas dari persoalan hukum. Rekanan proyek, misalnya, memberikan uang dalam jumlah besar pada pernikahan anak pejabat yang mengawasi proyek tersebut. KPK juga mencontohkan hadiah kepada guru setelah pembagian rapor atau kepada petugas kelurahan seusai pengurusan administrasi sebagai pemberian yang tetap perlu diperhatikan. Waktu pemberian tidak serta-merta menghapus kaitannya dengan jabatan.
Pemberian yang tidak wajib dilaporkan
Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 mengatur sejumlah pemberian yang tidak wajib dilaporkan. Pengecualian ini tetap tidak berlaku jika pemberian dilarang aturan instansi atau menimbulkan konflik kepentingan.
Contohnya adalah pemberian dari keluarga tanpa konflik kepentingan, perlengkapan seminar atau pelatihan yang berlaku umum, hadiah promosi berlogo yang diberikan secara umum, serta hadiah undian, voucher, poin loyalitas, atau diskon yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Honorarium kegiatan kedinasan juga dapat dikecualikan jika sesuai standar biaya, aturan instansi, dan tidak terdapat pembiayaan ganda.
Karangan bunga, hidangan yang berlaku umum, serta pemberian untuk pernikahan, kelahiran, atau upacara adat dan agama dapat termasuk pengecualian dengan nilai paling banyak Rp1.500.000 per pemberi. Sementara itu, pemberian antarrekan kerja selain uang dibatasi paling banyak Rp500.000 per pemberian per orang dan total Rp1.500.000 dalam setahun dari pemberi yang sama. Batas nominal tersebut tidak otomatis membuat pemberian aman apabila terdapat konflik kepentingan.
Kewajiban melapor dan ancaman pidana
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugasnya harus menolak. Jika sudah telanjur diterima, pemberian tersebut dapat dilaporkan kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi terkait paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.
Pelaporan tidak berarti pemberian otomatis dibenarkan. KPK akan menganalisis laporan dan menetapkan status kepemilikan objek gratifikasi, apakah menjadi milik penerima atau negara.
Jika memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 12B UU Tipikor, gratifikasi dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Untuk gratifikasi senilai Rp10 juta atau lebih, penerima wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Jika nilainya di bawah Rp10 juta, penuntut umum yang harus membuktikan bahwa pemberian itu merupakan suap.


