Identitas Kependudukan Digital (IKD): Transformasi Administrasi Kependudukan
Jakarta (ANTARA) – Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dari transformasi administrasi kependudukan di Indonesia. Layanan ini memungkinkan akses identitas kependudukan secara digital melalui telepon seluler.
IKD merupakan informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dalam bentuk digital. Penyelenggaraannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 yang masih berlaku hingga saat ini.
Apa Itu IKD?
IKD atau KTP Digital adalah digitalisasi identitas kependudukan ke dalam perangkat elektronik. Di dalamnya terdapat informasi kependudukan yang mempermudah proses pelayanan administrasi secara digital.
Pemerintah mengembangkan IKD sebagai bagian dari pembangunan ekosistem layanan publik digital. IKD juga diakui sebagai salah satu infrastruktur digital publik Indonesia yang krusial.
IKD dapat diakses melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Aplikasi ini menyediakan identitas kependudukan dalam format digital, termasuk kode QR untuk keperluan tertentu.
Kenapa Masyarakat Perlu Memiliki IKD?
IKD semakin vital di tengah perkembangan layanan publik berbasis digital. Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu memiliki IKD antara lain:
- Memudahkan akses identitas kependudukan melalui telepon seluler.
- IKD mendukung layanan publik digital untuk integrasi yang lebih baik.
- Dokumen kependudukan digital menjadi lebih praktis dalam pelayanan.
- Memberikan keamanan identitas dengan mekanisme digital.
Cara Membuat IKD
Proses pembuatan IKD dilakukan melalui aplikasi resmi Identitas Kependudukan Digital dengan aktivasi identitas. Masyarakat perlu mengunduh aplikasi, mengisi data yang diminta, dan menjalani proses verifikasi sesuai ketentuan Dukcapil.
Penting untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengaku dapat mendaftarkan IKD melalui pesan pribadi. Masyarakat harus memastikan menggunakan kanal resmi untuk keamanan data pribadi.
IKD tidak menggantikan KTP-el fisik, melainkan menjadi tambahan yang mendukung transformasi administrasi kependudukan. Masyarakat yang belum memiliki IKD disarankan untuk segera melakukan aktivasi sesuai prosedur yang berlaku.
