Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi berstatus perusahaan persero sejak 23 Januari 2026, dengan komitmen untuk mendukung langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan milestone penting setelah lima tahun berjalan dengan baik sejak pembentukan BSI. Perubahan status ini merupakan hasil dari keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 22 Desember 2025, yang kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan disampaikan dalam Keterbukaan Informasi di situs IDX.
Dengan perubahan ini, nama BSI akan disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro menegaskan bahwa BSI akan terus mengedepankan governance dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait, sambil memperkuat kapasitas dan kapabilitas sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Manajemen BSI optimistis bahwa penyesuaian status ini akan mendukung ekosistem keuangan, khususnya Danantara, serta memperkuat peran BPI Danantara sebagai pengelola aset dan investasi BUMN.
BSI berkomitmen untuk terus memperkuat sumber daya manusia, teknologi informasi, dan infrastruktur, serta meningkatkan layanan demi memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai hasil dari merger tiga bank syariah pada 2021, BSI telah mencatatkan kinerja solid dengan fokus pada pembiayaan bisnis ritel dan konsumer, terutama di sektor ekosistem halal. Pada tahun 2025, sekitar 90 persen dari pembiayaan BSI disalurkan kepada segmen ritel, konsumer UMKM, komersial skala kecil, hingga ekosistem BUMN.
Dengan capaian solid yang telah dicapai, BSI meraih peringkat 1 dalam rating ESG Global Islamic Banking, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Melalui langkah-langkah strategis ini, BSI siap untuk terus berkembang sebagai salah satu pilar utama dalam ekosistem keuangan syariah nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
