Pemerintah sedang mengevaluasi skema tarif ekspor kelapa sebagai sumber dana untuk mendukung program peremajaan pohon kelapa petani di berbagai daerah. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan bahwa kebijakan ini terinspirasi dari skema pungutan sawit di mana sebagian pendapatan dari ekspor akan digunakan untuk membantu petani dalam mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Sudaryono menekankan pentingnya tarif ekspor ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap petani kelapa yang selama ini menghadapi kendala biaya tinggi dalam peremajaan dan keterbatasan akses ke pembiayaan yang terjangkau.
Kelapa memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, sehingga pemerintah perlu memastikan keberlanjutan produksi dengan regulasi yang mendukung petani komoditas tersebut. Dengan penerapan tarif ekspor ini, diharapkan akan ada kelanjutan pembiayaan untuk peremajaan pohon kelapa rakyat. Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga mendukung program peremajaan kebun kelapa rakyat dengan memperluas cakupan dana perkebunan untuk mendukung komoditas lain seperti kelapa. Hal ini penting mengingat banyaknya pohon kelapa tua yang perlu diperbaharui terutama di daerah pesisir.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa pengusaha lebih tertarik untuk mengekspor kelapa bulat karena harganya yang lebih tinggi, sehingga stok kelapa di dalam negeri mengalami penurunan. Kemendag telah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal. Hasil pertemuan menunjukkan bahwa harga kelapa yang diekspor jauh lebih tinggi, sehingga banyak pengusaha yang lebih memilih menjual stok kelapanya ke luar negeri. Ironi ini menyebabkan kelangkaan kelapa di dalam negeri.
Pemerintah Kaji Tarif Ekspor Kelapa: Dukung Peremajaan
