Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengumumkan bahwa tahun ini telah disiapkan sebanyak 66 sekolah rakyat yang direncanakan akan dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini, sebanyak 53 sekolah rakyat sudah siap, dengan tambahan 13 sekolah lagi. Agus menyebut bahwa tenaga pengajar dan kurikulum untuk sekolah rakyat tersebut telah disiapkan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Guru-guru untuk sekolah rakyat akan dipilih dari daerah tempat sekolah tersebut berdiri, seperti guru dari Kota Semarang untuk sekolah di Kota Semarang dan sekitarnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyediakan guru untuk sekolah rakyat.
Terkait status guru, Presiden Prabowo Subianto berharap guru sekolah rakyat dapat memiliki status aparatur sipil negara (ASN), namun hal ini akan disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Sekolah rakyat ditujukan untuk masyarakat dari kalangan tidak mampu, khususnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Presiden juga menginginkan setiap daerah memiliki minimal satu sekolah rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Negara akan menanggung seluruh kebutuhan siswa seperti seragam, alat sekolah, makanan, dan tempat tinggal, mengingat sekolah rakyat menerapkan sistem asrama. Tindakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.
