Pernikahan merupakan momen sakral yang diimpikan oleh banyak pasangan. Selain merencanakan acara pernikahan yang sempurna, pembuatan surat perjanjian pranikah juga menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan. Surat tersebut kerap menjadi topik perbincangan mengingat manfaatnya dalam melindungi kepentingan individu pasangan, terutama ketika terjadi perselingkuhan atau kematian.
Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh saat dalam pernikahan dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri. Namun, hal ini dapat diatur berbeda jika pasangan sepakat melalui perjanjian pranikah. Dokumen ini memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk menentukan kepemilikan harta masing-masing, yang tidak menjadi kewajiban tetapi dapat menjadi acuan bagi perlindungan hukum.
Dalam membuat perjanjian pranikah, pasangan perlu memenuhi persyaratan administratif seperti KTP, KK, akta perkawinan, dan dokumen tambahan jika salah satu pasangan merupakan WNA. Isi perjanjian pranikah dapat beragam tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan pasangan, mencakup pemisahan harta, pengelolaan utang, hak asuh anak, dan ketentuan warisan.
Langkah pertama dalam membuat surat perjanjian pranikah adalah diskusi dengan pasangan mengenai tujuan dan isi perjanjian. Kemudian, kumpulkan daftar aset dan hutang serta konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris untuk memastikan kepatuhan hukum. Setelah semua disepakati, perjanjian harus ditandatangani di hadapan notaris dan didaftarkan di KUA atau Dukcapil untuk mendapatkan legalitas.
Dengan mengikuti panduan lengkap, pasangan dapat membuat surat perjanjian pranikah sesuai dengan UU Perkawinan. Proses pembuatan perjanjian ini tidak hanya melindungi hak dan kewajiban pasangan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dalam berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan.
