Perceraian seringkali dianggap sebagai solusi untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi apakah perceraian tersebut akan dianggap sah menurut agama tanpa melalui sidang Pengadilan Agama? Di Indonesia, perceraian diatur oleh hukum negara dan hukum agama, terutama untuk umat Islam. Pertanyaan seputar keabsahan perceraian yang dilakukan secara agama tanpa melalui sidang pengadilan seringkali muncul. Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, proses perceraian hanya diakui setelah melalui sidang pengadilan. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perceraian harus dilakukan di hadapan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa perceraian diluar sidang pengadilan tidak sah menurut hukum Islam. Proses perceraian di pengadilan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, perlindungan keluarga, serta kepastian hukum. Ada beberapa alasan mengapa perceraian harus melalui pengadilan seperti memberikan perlindungan terhadap keluarga, memberikan kepastian hukum, dan mencatat perceraian secara resmi untuk kemudahan administrasi di masa depan.
Secara keseluruhan, perceraian yang dilakukan secara agama tanpa melalui sidang pengadilan tidak dianggap sah di Indonesia. Oleh karena itu, pasangan yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai prosedur yang berlaku untuk memastikan keabsahan perceraian secara hukum dan agama serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini penting untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu dalam institusi perkawinan.
