Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, mengakui adanya kendala yang dialami oleh banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkait pembayaran menggunakan Bank DKI. Menurut Elva, banyak penerima KJP Plus yang kesulitan membayar kebutuhan pendidikan mereka melalui Bank DKI. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai melakukan pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 sejak 8 April 2025, namun masalah tersebut menambah catatan buruk dalam pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.
Elva menjelaskan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 dilakukan secara bertahap dan menyasar 707.622 peserta didik dari berbagai tingkatan pendidikan. Dia menyoroti pentingnya Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah ini dengan serius, terutama karena menyangkut kebutuhan dasar banyak orang, yakni pendidikan. Elva juga meminta pimpinan Bank DKI untuk segera mengatasi kendala tersebut, mengevaluasi layanan mereka, dan memberikan jawaban kepada masyarakat agar kepercayaan terhadap keamanan dana KJP Plus di Bank DKI bisa dipulihkan.
Sebelumnya, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan pada akhir Maret 2025. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI menegaskan bahwa dana dan data nasabah tetap aman. Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya. Ini menunjukkan bahwa Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan mereka agar masalah serupa dapat dihindari di masa mendatang.
