Sektor properti memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, namun penjualan properti residensial mengalami perlambatan. Bank Indonesia mencatat kontraksi sebesar 15,09 persen pada tahun 2024, terutama terjadi pada segmen rumah tipe kecil dan menengah. Untuk mengatasi perlambatan ini, pemerintah memberikan insentif PPN-DTP untuk sektor properti pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penjualan rumah dan membantu masyarakat membeli hunian dengan harga terjangkau.
PPN-DTP adalah kebijakan di mana pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh pembeli rumah. Insentif untuk tahun 2025 berlaku dengan rincian tertentu, seperti pemerintah menanggung 100 persen PPN bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar pada periode Januari-Juni 2025. Keuntungan dari kebijakan ini antara lain mengurangi biaya pembelian rumah, meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kelas menengah, dan mendorong pertumbuhan sektor properti serta ekonomi nasional.
Kebijakan PPN-DTP merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan sektor properti dan membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau. Bagi calon pembeli rumah, pemanfaatan insentif ini dapat menjadi kesempatan baik untuk memperoleh hunian dengan harga ringan. Penting bagi mereka untuk memahami ketentuan insentif ini dan memanfaatkannya sebelum masa berlakunya berakhir. Semoga dengan adanya insentif ini, daya beli masyarakat meningkat, penjualan properti bergairah, dan sektor ekonomi dapat terus berkembang.
