Komisi B DPRD DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi kepada Bank DKI untuk melakukan audit internal dan eksternal yang komprehensif melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK guna mengatasi gangguan sistem layanan. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh bersama jajaran direksi Bank DKI di Jakarta. Tujuan dari rapat kerja tersebut adalah untuk mencari solusi terkait gangguan sistem layanan yang dialami oleh nasabah sejak akhir Maret 2025.
Selain itu, Komisi B juga merekomendasikan agar Bank DKI melakukan rotasi direksi dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan bidang dan keahliannya. Nova menegaskan pentingnya mereposisi jabatan agar orang yang kompeten ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Rekomendasi terakhir yang diberikan adalah pentingnya Bank DKI memiliki sistem “real time” untuk mendeteksi ancaman yang dapat mengganggu layanan perbankan.
Komisi B DPRD DKI Jakarta juga meminta Bank DKI untuk segera memperbaiki layanan agar seluruh nasabah dapat kembali mentransfer antarbank dan melakukan pembayaran menggunakan QRIS melalui Aplikasi JakOne Mobile. Terkait kejadian sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, dicopot sebagai langkah dalam penanganan permasalahan layanan perbankan yang sudah terjadi beberapa kali. Kini, jabatan Direktur IT diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo.
Pramono juga menyinggung adanya kebocoran dana dalam Bank DKI namun tidak memberikan detail mengenai besaran nominalnya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan IT agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Bank DKI diharapkan dapat memastikan keberlangsungan layanan perbankan yang handal dan tidak merugikan nasabah.
