Massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan DPR RI dengan tujuan menolak RUU TNI, terutama di lokasi Gerbang Pancasila, mengalami momen ketegangan ketika mereka membakar ban bekas dan merusak kaca pos pengamanan. Mereka berhasil merusak pagar kaca pos pengamanan, dengan menggunakan batu dan kayu. Tak hanya itu, mereka juga mencoba membongkar besi pelindung kaca lainnya dengan menggunakan tali. Protes berlanjut dengan pemecahan kaca-kaca pos pengamanan di pintu masuk Gerbang Pancasila, bahkan mereka mencoba menariknya dengan tali.
Meskipun terjadi insiden pemecahan kaca, situasi akhirnya kembali kondusif dan aksi masih berlangsung. Aksi ini melibatkan mahasiswa dan aliansi masyarakat, yang terbagi menjadi dua kelompok, satu berada di depan gedung DPR RI dan yang lainnya di belakang gedung. Mereka terus memberikan orasi menuntut agar RUU TNI tidak disahkan oleh DPR.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 sebelumnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini disaksikan oleh para pejabat terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Panglima TNI.
RUU TNI tersebut memiliki empat poin perubahan, di antaranya mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Selain itu, strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis akan berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
