Penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 mengenai kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara oleh Presiden Prabowo menandai akhir dari perdebatan THR versus efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut memberikan kelegaan bagi 9,4 juta aparatur negara di seluruh Indonesia, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa THR akan dibayarkan dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 akan diterima pada Juni 2025. Besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja. Meskipun spekulasi adanya pemangkasan atau pembatalan pembayaran gaji ke-13 berkembang luas awalnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo terhadap kesejahteraan aparatur negara.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengakui bahwa keputusan tersebut menunjukkan kebaikan pemerintah terhadap pekerja, termasuk ASN. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada postur APBN ke depan dan apakah alokasi anggaran untuk THR, gaji ke-13, dan tunjangan lainnya menyisihkan sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kesenjangan sosial, kebijakan harus diperkuat dengan langkah konkret yang mendukung masyarakat secara menyeluruh. Langkah-langkah ini mungkin termasuk insentif bagi sektor swasta dan kebijakan transparan terkait sumber pendanaan. Reformasi birokrasi yang mendalam juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi publik.
Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk THR dan gaji ke-13 tidak menghalangi pembangunan dan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas. Dengan pendekatan yang sesuai, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Seperti antara 2025.Dilansir dari ANTARA.
