Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 triliun untuk Perum Bulog guna pembelian beras/gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pengelolaan dana investasi di Bulog dilakukan secara profesional, tepat, dan bebas dari korupsi guna mendukung kesejahteraan petani. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 mengatur alokasi anggaran tersebut, di mana Bulog ditunjuk sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai arahan Presiden Prabowo. Peran Bulog sebagai pengelola CBP dianggap penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Diharapkan, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta stabilnya harga beras di pasaran. Bulog juga memastikan penyerapan gabah petani tetap optimal, termasuk selama bulan Ramadhan, untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Melalui program pembelian gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram, Bulog berharap dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan menjaga stabilitas pasokan beras di tengah tingginya permintaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dengan sinergi antara pihak terkait.
